Mahasiswa Maluku Suarakan Rekonsiliasi Sejarah: Pengakuan Jasa Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Aman Gelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan Dorong Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Jenderal Besar H. Moehammad Soeharto

Ambon, 8 November 2025 – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Maluku menggelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan di Baileo Café, Ambon, sebagai bagian dari gerakan nasional lintas 15 kota yang mendorong pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar H. M. Soeharto. Kegiatan ini mengusung semangat rekonsiliasi sejarah dan pendewasaan ruang publik dalam menilai perjalanan bangsa.

Ketua AMAN Maluku, Mustakim Rumasukun, menyampaikan bahwa generasi muda hari ini tidak ingin terjebak dalam fragmentasi narasi sejarah, melainkan mendorong pendekatan yang lebih objektif, proporsional, dan bermartabat.

“Tugas kami bukan mengultuskan figur, melainkan menegaskan kejujuran sejarah. Bangsa besar adalah bangsa yang berani menilai masa lalunya secara utuh, bukan selektif,” ujarnya dalam sambutan pembuka.

 

Dialog menghadirkan tiga narasumber dari latar akademik dan aktivisme. Akademisi Hasbollah Assel menegaskan bahwa stigma politik masa lalu kerap menutup ruang untuk melihat warisan pembangunan secara jernih.

“Penilaian terhadap Soeharto kerap berhenti pada prasangka periodik, bukan pada kalkulasi kontribusi kebangsaan yang terukur,” tuturnya.

 

Sementara itu, Talimuddin Rumaratu, M.Si, menyoroti aspek yuridis dan konstitusional. Ia menegaskan bahwa pasca pencabutan TAP MPR No. XI/MPR/1998 melalui Ketetapan MPR RI Tahun 2024, tidak terdapat lagi hambatan hukum yang menggugurkan hak Soeharto untuk dipertimbangkan sebagai Pahlawan Nasional.

“Secara konstitusional, tidak ada lagi landasan yang menafikan hak negara untuk memberi pengakuan atas jasa kebangsaan Soeharto. Saat ini, yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan keberanian moral,” jelasnya.

 

Melengkapi perspektif tersebut, Ayuni Abdullah menggarisbawahi aspek pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari swasembada pangan 1984, kebijakan Keluarga Berencana (KB) yang diakui dunia, pembangunan infrastruktur nasional, hingga stabilitas makroekonomi yang menjadi fondasi pertumbuhan di era tersebut.

“Ada jejak yang bisa diperdebatkan, tetapi ada pula jejak yang mustahil dibantah karena masih kita gunakan hingga hari ini,” katanya.

 

Forum berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang mayoritas mahasiswa lintas kampus. Diskusi mencerminkan pergeseran cara pandang generasi muda, dari narasi emosional ke dialektika data dan argumentasi historis.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan Deklarasi Kebangsaan AMAN Maluku, yang menegaskan tiga komitmen utama:

1. Mendorong pengakuan yang adil dan resmi terhadap jasa Soeharto bagi bangsa,

2. Mengawal rekonsiliasi sejarah secara berkeadaban, dan

3. Menolak praktik pengaburan sejarah yang mengorbankan objektivitas.

Dengan semangat tersebut, AMAN Maluku menegaskan bahwa penghargaan terhadap sejarah bukan bentuk glorifikasi, melainkan upaya nasional untuk memperkuat memori kolektif, persatuan, dan keutuhan bangsa. (RZ/002).